Penulis: Irwan One Ariefyanto |
Belakangan saya curiga jabatan wakil presiden sudah berubah menjadi lowongan kerja paling bergengsi di negeri ini. Dari warung kopi sampai grup WhatsApp keluarga, semua orang mendadak jadi konsultan politik sekaligus HRD nasional. Yang satu menjagokan tokoh A, yang lain membela tokoh B mati-matian, padahal mereka mungkin tidak pernah diajak makan siang oleh kandidat yang dibela. Kalau diajak pun, paling bayar sendiri.
![]() |
| Foto: Pixabay.com |
Orang Romawi kuno punya resep untuk urusan seperti ini: panem et circenses, roti dan sirkus. Kita punya versi pembaruannya: kuota dan lini masa.
Keramaian makin meriah setelah beredar video percakapan WhatsApp yang konon berisi ajakan wawancara calon wakil presiden. Kalau benar rekrutmennya sesederhana itu, saya menunggu pesan masuk: "Selamat, profil Anda menarik. Mohon bawa CV terbaru, surat keterangan sehat, dan foto 3×4 latar merah." Saya iri. Puluhan tahun rakyat mengirim lamaran ke mana-mana tanpa balasan, tapi kursi wapres cukup ditawarkan lewat centang biru.
Yang tak kalah menarik adalah video warga yang menangis karena pergantian jabatan politik. Wajah murung, suara bergetar, musik sendu, sampai saya mengira mereka baru dapat kabar diskon seumur hidup di marketplace dicabut. Bukan berarti dilarang bersedih atas perubahan yang terjadi. Tapi anehnya, harga beras naik tidak ada yang menangis. Tagihan listrik datang tidak ada yang bikin video pakai lagu Ebiet G Ade. Cicilan rumah menumpuk paling banter diunggah dengan caption "Kuat, kuat, kuat." Air mata kita rupanya lebih mudah tergerak untuk kisah tokoh elite, sementara beban dompet sendiri hanya dijawab dengan semangat bertahan.
Lihat juga: Menulis, Antara Suka dan Tidak Suka
Di titik ini saya teringat penyair Romawi Juvenal, yang menyindir rakyatnya hanya menginginkan dua hal: panem et circenses, roti dan tontonan. Selama sirkusnya seru, tidak ada yang bertanya kenapa rotinya makin kecil. Dulu tontonannya gladiator. Sekarang gladiatornya pakai jas, arenanya bernama lini masa, dan penontonnya puluhan juta orang yang rela begadang demi episode terbaru, lengkap dengan spoiler dari grup WhatsApp. Bedanya, di Roma tiket sirkus gratis. Di sini kita membayarnya lewat pajak dan waktu yang terbuang, lalu masih diminta tepuk tangan.
Drama-drama itu memang tidak selalu dirancang sebagai pengalihan isu. Namun, ketika sebuah kegaduhan terus diproduksi, diperbesar algoritma media sosial, dan dikonsumsi tanpa henti, hasil akhirnya bisa sama: perhatian publik tersedot ke panggung, sementara persoalan di belakang panggung luput dari pengawasan. Kita tidak perlu buru-buru menuduh ada skenario besar. Cukup lihat siapa yang diuntungkan ketika masyarakat terlalu sibuk membicarakan drama, sementara kebijakan publik berjalan tanpa banyak pertanyaan.
Lihat saja prioritas kita. Orang hafal siapa keluar-masuk istana minggu ini, tapi tidak tahu uang pajaknya dipakai untuk apa. Kita sanggup berdebat tiga jam soal nasib satu pejabat, sementara pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan nasib petani lewat begitu saja di lini masa, kalah viral dari kucing naik motor.
Padahal, ada pertanyaan yang jauh lebih penting untuk diajukan. Berapa anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk memperbaiki sekolah? Berapa lapangan kerja yang berhasil diciptakan? Bagaimana nasib petani yang kehilangan lahan dan nelayan yang lautnya tercemar? Sejauh mana uang negara yang dibelanjakan bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya? Pertanyaan seperti ini mungkin tidak menghasilkan jutaan penonton, tetapi dampaknya jauh lebih menentukan kehidupan masyarakat daripada siapa yang berpeluang mendapatkan kursi empuk di istana.
Besok pagi alarm tetap berbunyi. Tagihan tetap datang. Harga cabai tetap punya kehendak bebas yang tak dipahami ekonom maupun ibu rumah tangga. Dan tidak akan ada pesan dari istana yang berbunyi, "Selamat pagi. Kami lihat cicilan Anda bulan ini cukup berat. Ada yang bisa negara bantu?" Pesan semacam itu hanya datang dari pinjol, dan mereka sangat perhatian.
Yang sering terjadi justru sebaliknya: rakyat mengikuti drama politik penuh emosi yang disajikan di depan mata, sementara masalah hidupnya diselesaikan dengan tabungan yang makin tipis dan optimisme yang makin kreatif.
Karena itu saya geli melihat pejabat diperlakukan seperti selebritas. Kritik dianggap serangan pribadi, pertanyaan dianggap kebencian, ketidaksetujuan dianggap permusuhan. Pejabat bukan anggota boyband yang tugasnya menjaga basis penggemar. Mereka digaji untuk bekerja, dan gajinya bukan dari saweran fansbase, melainkan dari kantong kita. Kerja bagus, kita apresiasi. Kerja kurang bagus, kita kritik. Sesederhana itu, walau sebagian orang butuh waktu lebih lama untuk memahaminya daripada menghafal koreografi.
Demokrasi tidak boleh berubah menjadi fan club raksasa. Yang perlu dijaga bukan perasaan pejabat, melainkan kualitas kebijakan. Yang perlu dilihat bukan citra politikus, melainkan apakah hidup rakyat benar-benar membaik, atau hanya foto blusukannya yang makin bagus.
Pada akhirnya, jabatan hanyalah persinggahan. Siapa pun yang duduk di kursi kekuasaan akan tiba waktunya turun. Sebagian mungkin pulang dengan jaringan, fasilitas, dan sumber daya yang cukup untuk hidup nyaman. Sementara jutaan orang lain tetap harus mencari nafkah, membayar sekolah anak, mengisi dapur, dan berharap bulan depan tidak lebih berat dari bulan ini.
Maka mari ubah prioritas empati. Tidak perlu terlalu larut menangisi pejabat yang kehilangan kursi. Kursi bisa hilang, tetapi hidup mereka belum tentu ikut runtuh. Sebaliknya, ada banyak warga yang setiap hari kehilangan pekerjaan, penghasilan, kesempatan sekolah, atau harapan, dan hampir tidak pernah mendapat sorotan, apalagi video sendu dengan musik piano.
Jangan sampai kita terlalu asyik menonton sirkus sampai lupa mengintip isi dompet sendiri. Orang Romawi sudah lama mengenal sindiran panem et circenses. Kita sekarang punya sinyal 5G dan akses informasi yang jauh lebih luas. Seharusnya kita lebih cepat mengenali kapan sedang menikmati tontonan dan kapan perhatian kita sedang menjauh dari persoalan yang seharusnya diawasi.
Dan kalau sudah membeli tiket, rasanya wajar sesekali berhenti jadi penggemar dan mulai bertanya: pertunjukan ini sebenarnya bekerja untuk siapa? Untuk penonton yang membayar, atau hanya untuk para pemainnya sendiri?
(Penulis adalah mantan jurnalis, sekarang bekerja di korporat)
