Penulis: Ahmad Firdaus |
Bayangkan seseorang berdiri di atas mimbar dan berbicara lantang tentang bagaimana negara seharusnya dikelola: anggaran harus transparan, pejabat harus amanah, korupsi harus diberantas, hukum harus ditegakkan, dan kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan umat.
Tetapi pada saat yang sama, di yayasan yang ia kelola sendiri, laporan keuangan tidak jelas, kewenangan pengurus saling bertabrakan, keputusan penting hanya diketahui segelintir orang, dan ketika muncul pertanyaan dari anggota atau donatur, kritik justru dianggap sebagai serangan.
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Kalau mengelola sebuah yayasan saja belum mampu dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan dasar apa seseorang begitu percaya diri berbicara tentang mengelola sebuah negara?
Ini bukan soal mengecilkan cita-cita. Ini soal menguji konsistensi antara gagasan dan praktik.
Negara memang jauh lebih besar daripada yayasan. Tetapi prinsip dasarnya memiliki kemiripan: ada amanah, ada uang, ada manusia, ada kewenangan, ada aturan, dan ada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban.
Ketika sebuah yayasan menerima dana umat, misalnya, pertanyaan sederhana harus bisa dijawab: Berapa yang masuk? Dari siapa? Digunakan untuk apa? Siapa yang memutuskan? Apa hasilnya? Dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan?
Jika pertanyaan sesederhana itu saja dianggap mengganggu, bagaimana kelak ketika yang dipertanggungjawabkan bukan lagi dana yayasan, melainkan uang negara dan kepentingan jutaan rakyat?
Di sinilah mimpi besar perlu bertemu dengan latihan amanah yang konkret. Allah berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil.” (An-Nisa: 58)
Karena itu, jangan hanya bicara tentang negara yang bersih. Mulailah dengan membuat yayasan yang bersih.
Jangan hanya menuntut pemerintah transparan. Tunjukkan transparansi ketika mengelola dana umat.
Jangan hanya menuntut pejabat tunduk kepada aturan. Tunjukkan ketundukan kepada aturan ketika diri sendiri memiliki kewenangan.
Jangan hanya mengecam penguasa yang anti-kritik. Buktikan bahwa kita sendiri mampu menerima kritik ketika dikritik oleh saudara seperjuangan.
Dan, jangan hanya mengajarkan umat tentang amanah. Buktikan amanah ketika tidak ada kamera, tidak ada mimbar, dan tidak ada tepuk tangan. Sebab masalah kepemimpinan bukan sekadar apakah seseorang memiliki ideologi yang benar atau cita-cita yang mulia.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: Apakah ia memiliki budaya amanah, sistem pertanggungjawaban, dan kedewasaan mengelola kekuasaan?
Negara tidak boleh menjadi laboratorium pertama tempat seseorang belajar mengelola amanah. Laboratoriumnya ada di depan mata: keluarga, masjid, organisasi, komunitas, yayasan, dan lembaga umat.
Kalau di ruang kecil saja kita belum mampu mengelola amanah dengan tertib, jangan terburu-buru mengklaim siap mengelola ruang yang jauh lebih besar. Sebab amanah yang besar tidak membentuk karakter seseorang secara ajaib. Kekuasaan justru memperbesar karakter yang sudah ada.
Maka sebelum bertanya, “Bagaimana kita mengelola negara?” mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah: “Bagaimana kita mengelola amanah yang sudah Allah letakkan di tangan kita hari ini?”
(Penulis adalah Komisioner BAZNAS Kabupaten Bulukumba 2017-2022)