Penulis: Alia Novita Sari |
Ketika kita berbicara tentang pemerintah, kita tidak hanya berbicara tentang angka pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau seberapa megah sebuah seremoni kenegaraan. Ada satu elemen tak kasat mata namun sangat terasa dampaknya oleh masyarakat luas: attitude, atau sikap mental dan gaya komunikasi publik yang ditunjukkan oleh para pemegang kekuasaan.
Di era transformasi digital seperti sekarang, attitude pemerintah bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penentu utama kepercayaan publik (public trust). Lalu, bagaimana kita membaca attitude pemerintahan Indonesia saat ini?
Gaya Komunikasi: Tegas di Luar, Defensif di Dalam?
Jika melihat panggung internasional, kita harus mengapresiasi attitude proaktif yang ditunjukkan Indonesia. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, sikap pemerintah yang luwes, tidak memihak blok tertentu, namun tetap vokal menyuarakan perdamaian mencerminkan kepercayaan diri sebuah bangsa besar.
Slogan kuno namun relevan, "seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," tampak nyata dalam gerak diplomasi kita. Ini adalah attitude yang matang dan berwibawa di mata dunia.
Namun, ceritanya sering kali bergeser ketika kamera berbalik ke dalam negeri. Di ruang domestik, ada semacam kontras yang menarik. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan sikap tanggap melalui berbagai stimulus ekonomi, seperti diskon transportasi liburan hingga insentif untuk pekerja kreatif. Ini menunjukkan adanya empati birokrasi terhadap daya beli masyarakat yang sedang diuji.
Di sisi lain, publik kerap menangkap adanya attitude yang cenderung defensif saat menerima kritik dari akar rumput. Ketika media sosial riuh oleh keluhan riil masyarakat mengenai lapangan kerja atau harga-harga yang mencekik, respons yang muncul terkadang terasa seperti "perang data."
Ada kecenderungan dari pembuat kebijakan untuk buru-buru menyodorkan angka-angka makro yang indah, seperti klaim pertumbuhan kuartal yang solid atau inflasi yang terjaga, seraya melabeli keluhan netizen sebagai narasi negatif yang tak berdasar.
Mengapa Saling Silang Ini Terjadi?
Kesenjangan attitude ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang. Pemerintah melihat negara dari balik meja kerja dengan kacamata indikator ekonomi makro, sementara masyarakat melihat negara dari apa yang tersisa di dompet mereka setelah belanja mingguan selesai.
Sikap yang terlalu cepat membela diri dengan angka statistik justru sering kali memicu rasa frustrasi publik. Mengapa? Karena ketika perut sedang lapar atau masa depan pekerjaan terasa abu-abu, khotbah tentang "surplus neraca perdagangan" rasanya seperti bahasa planet lain.
Masyarakat hari ini tidak hanya butuh kepastian bahwa ekonomi negara aman; mereka butuh divalidasi bahwa kesulitan yang mereka rasakan itu nyata, bukan sekadar "halusinasi media sosial."
Menuju attitude yang lebih membumi
Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang tidak pernah dikritik, melainkan yang tahu kapan harus mendengarkan tanpa interupsi. Langkah-langkah taktis seperti pembentukan satgas percepatan ekonomi atau alokasi perlindungan sosial yang besar sudah menjadi bukti kerja keras. Namun, kerja keras itu akan jauh lebih dihargai jika dibungkus dengan attitude komunikasi yang lebih inklusif dan rendah hati.
Sikap terbaik pemerintah saat ini adalah dengan menyeimbangkan ketegasan dalam mengeksekusi program kerja dengan kelembutan dalam mendengarkan keluh kesah warganya. Menurunkan sedikit ego sektoral dan memperbanyak ruang dialog yang jujur adalah kunci. Lagipula, pada akhirnya, indikator keberhasilan pemerintah yang paling sahih tidak tertulis di atas lembaran laporan keuangan, akan tetapi dari seberapa tenang masyarakatnya saat menjalani hari esok. ***
(Penulis adalah mahasiswi STID M Natsir, Jakarta)